Berikut adalah ringkasan ringkas bagi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Desa:

1. Definisi dan Tujuan Utama

• Definisi Desa: Kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional.

• Tujuan: Melakukan simplifikasi agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Penataan dan Pembentukan Desa

• Prakarsa: Pembentukan desa dapat dimulakan oleh Pemerintah Pusat (untuk kawasan strategis nasional) atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

• Bentuk Pembentukan: Meliputi pemekaran desa, penggabungan bahagian desa, atau penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru.

• Desa Persiapan: Sebelum menjadi desa definitif, status "Desa Persiapan" diberikan untuk tempoh maksimum 3 tahun bagi memenuhi syarat kelayakan.

3. Kewenangan Desa

• Hak Asal Usul: Kewenangan berdasarkan latar belakang sejarah dan susunan asli desa.

• Lokal Berskala Desa: Kewenangan mengurus kepentingan masyarakat setempat (contoh: pasar desa, tambatan perahu, pengairan kecil).

• Tugas Pembantuan: Tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah kepada desa.

4. Perancangan dan Kewangan Desa

• RPJM Desa: Rancangan pembangunan untuk tempoh 8 tahun.

• RKP Desa: Penjabaran RPJM Desa untuk tempoh 1 tahun.

• Sumber Pendapatan: Termasuk Dana Desa (dari APBN), Alokasi Dana Desa (dari APBD), serta hasil usaha desa.

5. Kelembagaan Desa

• Pemerintah Desa: Terdiri daripada Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa (Sekretariat, Pelaksana Teknis, Kewilayahan).

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, menampung aspirasi, dan melakukan pengawasan.

• Lembaga Lain: Termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai rakan strategis pemerintah desa.